Gubernur Mengaku Belum Mengetahui Rencana Penyerahan Aset PT BGJ
PALANGKA RAYA –Persoalan antara 124 perusahaan HPH penyetor dana PT Batang Garing Jaya (BGJ) dengan Direktur PT BGJ dan pemegang saham pribadi terus mencuat. Lebih-lebih belakangan ada niat dari pihak-pihak terkait, untuk menyerahkan seluruh aset PT BGJ kepada Pemprov Kalteng. Penyerahan aset PT BGJ itu terang saja mendapat somasi dari sejumlah HPH penyetor dana.
Perusahaan HPH ini mendesak agar para pemegang saham perorangan, dapat menyerahkan saham-saham perusahaan dimaksud secara legal formal. Hal ini sesuai Akta No.23 tanggal 12 Nopember 1988 yang dibuat oleh Notaris Melyo Unang Sawang dan Akta No.07 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Agustini.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemprov Kalteng sepertinya menyatakan kesiapannya untuk membuka diri. Apalagi jika pihak pemegang saham ingin bertemu dan beraudiensi dengan Pemprov Kalteng.
“Pada prinsipnya, kalau pemegang saham ingin bertemu, kita tentu akan siap,” kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kalteng, Selasa (19/7) kemarin.
Mengenai polemik dan somasi yang terjadi pada PT BGJ, menurut Gubernur, hal itu merupakan kewenangan dari para pemegang saham. “Kita serahkan kepada mereka. Itu semua kewenangan perseroan terbatas, tentunya bukan menjadi kewenangan saya dan pak wagub,” katanya.
Disinggung mengenai rencana akuisisi atau rapat penyerahan aset yang bakal dilaksanakan, Rabu (20/7) ini, Gubernur mengaku belum menerima undangan dan belum mengetahui perihal tersebut.
Apalagi belakangan disebut-sebut ada dua undangan yang berbeda, dengan persoalan sama, namun pada tempat berbeda. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap Pemprov Kalteng, lantaran pengambilan aset terkesan seperti dipaksanakan. “Mengenai undangan yang ada dua, terus terang saya tidak tahu,” kata Teras.
Seperti diberitakan, protes terhadap rencana pengambil alihan aset PT Batang Garing Jaya (BGJ) Palangka Raya mencuat kepermukaan. Pasalnya, upaya ini dianggap oleh para pemegang saham menyalahi aturan lantaran terkesan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan konsorsium HPH yang telah menyetorkan dana untuk pembangunan gedung berlantai lima saja.
Jika sebelumnya ada sekitar empat orang yang melayangkan somasi, kali ini bertambah menjadi 8 orang yang melakukan hal serupa. Mereka adalah Direktur Utama PT Sarmiento Parakantja Timber Hunawan Widjayanto, Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma Jacub Husin, Direktur Utama PT Mentaya Kalang, dan Direktur Utama PT Austral Byna Johanny S Abdul Latief.
Hal ini dilakukan menyusul somasi yang disampaikan sebelumnya. Kuasa Hukum 8 perusahaan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mustafa Chani dan Eko Takari Kristanti Dkk menyampaikan somasi ini untuk mengingatkan kembali. Maksudnya PT BGJ segera agar para pemegang saham perorangan menyerahkan saham-saham perusahaan dimaksud secara legal formal, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.23 tanggal 12 Nopember 1988 yang dibuat oleh Notaris Melyo Unang Sawang dan Akta No.07 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Agustini.(ink/tur)
Selasa, 19 Juli 2011
Siap Bertemu Pemegang Saham
Proyek Gerhan Perlu Evaluasi
PALANGKA RAYA – Proyek Gerhan belakangan ini menimbulkan berbagai masalah. Selain tidak memberikan hasil optimal, proyek yang bersumber dari dana APBN itu terkesan mubazir. Pasalnya, sangat banyak tanaman dan bibit yang dilaksanakan pada program tersebut mati.
Belakangan, muncul tudingan terhada proyek Gerhan pada 2008-2010 di Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan senilai kurang lebih Rp3,6 miliar di daerah itu terindikasi bermasalah. Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran dikonfirmasi, Selasa (19/7) kemarin mengatakan, kegiatan itu berasal dari dana DAK-DR yang ditangani oleh Kabupaten/Kota.
Belakangan muncul persoalan, lantaran adanya keterlambatan petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan tersebut. Indikasi adanya kerugian Negara itu tentu perlu adanya penelitian dan evaluasi. Saat ini proyek Gerhan itu masih dalam evaluasi dari pihak-pihak terkait. “Kita belum bisa mengira-ngira mengenai hal itu, kita lihat dulu ya,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Bupati Gumas Hambit Bintih kepada Kalteng Pos usai mengikuti Rakordal pelaksanaan rencana pembangunan Triwulan II tahun anggaran 2011 di Kantor Bappeda Kalteng, Senin (18/7) mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah indikasi penyimpangan proyek tersebut kepada proses hukum.
“Kita serahkan saja kepada hukum. Kalau memang ada penyelewengan, kita tentunya harus mengikuti aturan hukum. Apalagi ini masih sebatas indikasi, biasalah begitu,” katanya.
Apakah selaku kepala daerah dirinya ada melakukan koordinasi terkait tudingan tersebut, Hambit mengatakan, proyek tersebut setiap tahunnya ada audit BPK RI dan BPKP. Selain itu juga ada dilakukan proses pengecekan lapangan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek ini kan berasal dari dana pusat, jadi silakan saja jika patut untuk diperiksa,” ujarnya. Adanya upaya saling lempar tanggung jawab oleh mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Gumas, menurut Hambit, perihal itu tentu harus ada pengecekan pada dokumen yang ada. Pasalnya, sebelum dilakukan pencairan, ada tim independen yang melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. “Selaku pimpinan daerah kita harus taat pada hukum,” ujarnya.
Seperti, diberitakan sebelumnya, pada tahun anggaran 2008-2010 yang lalu, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mendapatkan suntikan dana DAK-DR. Dana miliaran rupiah bersumber dari APBN itu dialokasikan untuk proyek multiyears, proyek reboisasi penghijauan berupa bibit karet, jelutung, mahoni, dan bibit meranti.
Belakangan proyek senilai kurang lebih Rp3,5 miliar itu terindikasi bermasalah. Proyek Gerhan di Desa Tajungan dan Desa Tumbang Marikoi terindikasi menimbulkan kerugian Negara. Pekerjaan penanaman bibit karet dan beberapa jenis lainnya di daerah itu ditemukan kejanggalan. Kontraktor pelaksana terlihat tidak profesional dalam melaksanaan pekerjaan proyek Gerhan tersebut.(ink/tur)
Berkat Dukungan Kabupaten/Kota
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang secara resmi memberikan apresiasi kepada 14 Kabupaten/Kota di Kalteng. Kabupaten/Kota ini telah berupaya maksimal dalam melakuklan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan di Kalteng.
Berkat kerjasama 14 Kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait ini, maka dirinya akhirnya mendapat penghargaan dari Kementrian Kehutanan RI sebagai salah satu Gubernur Peduli Api.
“Terima kasih kepada 14 kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait serta elemen masyarakat atas peran sertanya, terutama dalam ikut serta berpartispasi melakukan antisipasi kebakaran hutan dan atau lahan,” katanya.
Penghargaan yang diperoleh kata Teras, bukan atas usahanya sendiri tapi segenap elemen masyarakat dan instansi terkait di Kalteng. Hal ini tambah dia, sangat patut untuk terus dipertahankan, agar kedepan Kalteng benar-benar bebas dari bahaya asap akibat kebakaran hutan dan atau lahan.
Salah satu upaya memaksimalkan hal ini kedepan, pihaknya akan memaksimalkan dan mempertegas aturan-aturan yang ada serta tindakan konrktit lainnya. Semua ini sebagai salah salah satu langkah dalam memerangi kebakaran hutan dan atau lahan. Apabila dalam perjalanannya ditemukan ada perusahaan besar swasta yang kedepatan membakar hutan dan atau lahan, pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas.
“Tidak ada tawar menawar lagi, semuanya memang harus ditindak tegas. Apalagi itu dilakukan perusahaan besar swasta,” katanya. Sebagaimana diketahui, Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, secara khusus memberi apresiasi kepada tiga gubernur yang konsen mengurangi polusi asap dari daerahnya. Para kepala daerah itu masing-masing Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Kalsel H Rudi Arifin, dan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kehutanan di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Senin (18/7) malam. Para Gubernur ini diberikan penghargaan sebagai Gubernur Peduli Api.
Menurut Menhut RI, kebakaran hutan itu sebenarnya hal yang simple dan manusiawi. Kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena dibakar. Pasalnya, itu merupakan cara yang paling murah dan cepat untuk membersihkan hutan. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang sangat peduli dengan lingkungan hidup, karena itu Pemerintah Pusat menilai dia telah berhasil menyelamatkan lingkungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.(ink/tur)
Senin, 27 Juni 2011
Damkar Pilih Simulasi di Hotel Aquarius
PALANGKA RAYA – Pasukan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palangka Raya membuat heboh. Masyarakat sempat menduga terjadi kebakaran di Hotel Aquarius, setelah terdengar bunyi alarm di hotel yang terletak di Jalan Imam Bonjol tersebut. Ternyata kehebohan ini hanya merupakan simulasi yang dilakukan oleh para karyawannya untuk berjaga-jaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam simulasi pemadam kebakaran dan evakuasi para penghuni itu, para karyawan Hotel Aquarius dibimbing oleh pihak UPT Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya.
Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya, Wawan Berlison, mengatakan simulasi itu dilaksanakan atas permintaan memberi apresiasi kepada manajemen Hotel Aquarius yang begitu peduli terhadap keselamatan dan kenyamanan penghuni dan pengunjung.
“Kami dengan senang hati membagi ilmu mengenai fire safety management ke managemen Jotel Aquarius,” kata Wawan.
Ia berharap melalui pelatihan tersebut diharapkan para karyawan Hotel Aquarius lebih cekatan menghadapi musibah yang terjadi tiba-tiba. Apalagi musibah tidak pernah terduga kapan datangnya.
Wawan pun membeberkan sedikit cerita terkait simulasi yang dipandu damkar tersebut. Tiba-tiba saja sekitar pukul 14.00 WIB, kemarin terdengar bunyi alarm dari lantai dua Hotel Aquarius. Akibatnya, seluruh pengunjung dan penghuni panik dan langsung berhamburan keluar dari dalam kamar. Api berkobar dimana-mana. Asap tebal pun menyelimuti sebagian besar ruangan di dalam hotel yang terletak di Jalan Imam Bonjol tersebut. Kepala Peran Kebakaran Lantai 2 melaporkan kejadian itu kepada Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang kemudian langsung memerintahkan anouncher untuk menenangkan para penghuni dan pengunjung hotel.
Selanjutnya, Kepala Peran Kebakaran Lantai 2 memerintahkan regu pemadam segera memadamkan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api ringan (Apar). Di sisi lain Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung memerintahkan operator menghubungi Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya. (viv)
Tekan Kemiskinan di Daerah Pinggiran dengan PPPS
Rencananya Dilaksanakan 2012, Dijatah Tiga Juta Perorang.
PALANGKA RAYA – Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang masih mendominasi warga pinggiran, Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan Program Pengembangan Pemberdayaan Sosial (PPPS). Bantuan ini semacam dana untuk pemberdayaan ekonomi.
Kepala Dinsos Kota Palangka Raya Drs Supriyanto mengatakan, program PPPS ini dikhususkan bagi warga miskin. “Utamanya warga miskin yang berada di daerah pinggiran seperti Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, dan Sebangau,” bebernya kepada Kalteng Pos, Senin (27/6).
Menurutnya, penyerahan bantuan ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. Minimal, mereka bisa lebih berkembang dengan dimodali atau dibantu. Namun, dana bantuan lewat program tersebut baru akan dicairkan atau dilaksanakan pada 2012 mendatang.
Bantuan yang berasal dari sharing (berbagi) pusat dari dana APBN ini ditujukan kepada petani miskin. “Kita bantu petani untuk berkembang, satu kelompok Rp30 juta atau perorangnya dijatah sekitar Rp 3 juta,” katanya Supriyanto.
Ia menyebut, adanya keterlibatan campur tangan dari Pemerintah Pusat ini dikarenakan anggaran yang dimiliki Pemko Palangka Raya terbatas. Sejauh ini, pihaknya telah mempersiapkan untuk pelaksanaannya nanti. Salah satunya yakni memberikan bimbingan serta sosialisasi kepada calon penerimanya.
“Kita berharap, 2012 bisa segera terlaksana. Setelah program ini selesai, rencananya kita akan melanjutkan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) nantinya,” pungkasnya. (rya/viv)
Pemko Palangka Raya Siapkan Program Green City
HUTAN merupakan unsur paling penting dan wajib dipertahankan oleh manusia terlebih dari pemanasan global yang semakin terasa. Sebab itu, hutan juga terkenal dengan sebutan sebagai paru-parunya dunia.
Dalam rangka mempertahankan hutan, tak hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, pemko juga turut berperan. Salah satunya dengan merancang Program Green City Palangka Raya. Diantaranya program hutan untuk rakyat dan program hutan untuk konservasi.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Palangka Raya Ir Januminro MSi mengatakan, fokus program ini meliputi pengelolaan hutan dan perkebunan. Baik mengenai pengelolaan tata ruang, pemanfaatan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, daerah tangkapan air, sumber daya alam, dan kesiapan daerah dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Diinformasikannya pula, atas tekad pemerintah mempertahankan hutan ini, Kota Palangka Raya juga berhasil menembus Indonesia Govermen Region Aword 2011.
“Kota Cantik dalam penilaian tahap awal saja sudah berhasil menembus 10 besar. Kita targetkan, minimal dalam penilaian terakhir bisa mencapai tiga besar,” ujarnya kepada Kalteng Pos.
Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia SSos MSi juga mengatakan hal yang sama. “Bahkan, tidak hanya menjaga dan melestarikan hutan saja tetapi juga membantu masyarakat dengan memberdayakan hasil Sumber Daya Alam (SDA) setempat,” ujarnya belum lama ini.
Pengembangan hutan kerakyatan ini didasarkan pada topografi daerah dan keinginan masyarakat yang tinggi dalam berkebun, terutama sawit dan karet. Berkenaan soal penebangan hutan, menurutnya memang ada prosedurnya. Bedahalnya bila dilakukan di hutan rakyat berdasarkan ketentuan, tidak akan ada masalah. Sementara untuk legalitas pengelolaannya sebagai hutan kerakyatan bisa didapat melalui surat izin pemeliharaan hutan.
“Adanya hutan kerakyatan justru akan menyelamatkan keberadaan hutan dari pembalakan liar, sebab pemanfaatan hutan dan hasil hutan lebih terkendali dan tidak berlebihan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya ini.
Pria yang tengah menempuh gelar doktornya ini menambahkan, hutan kerakyatan tidak akan bertentangan. Bahkan jauh sebelum Instruksi Presiden (Inpres) terbit, Pemko sudah berkomitmen menjaga hutan agar tidak gundul. (viv)
Musim Liburan Permintaan Tiket Meningkat
PALANGKA RAYA – Bertepatan dengan musim libur sekolah, permintaan dari masyarakat untuk maskapai penerbangan meningkat dari hari biasanya. Kesibukan di Bandara Cilik Riwut yang dipenuhi dengan penumpang, juga Nampak pada Senin (27/6) siang.
Seperti yang diungkapkan oleh Manager Lion Air, Gunawan Sanjaya permintaan untuk penerbangan pada saat liburan cukup tinggi. Peningkatan itu bisa mencapai 20 persen dari hari biasanya. Harga tiket juga tidak ada perubahan.
“Harga tiket tidak ada perbedaan dengan hari biasanya. Kalau hari biasa kita memang open dengan harga paling rendah karena memang permintaan tidak terlalu tinggi,” kata Gunawan.
Namun saat musim liburan, imbuhnya, karena permintaan tinggi jadi harga tiket pun terkesan juga cukup tinggi dan disitu biasanya kelasnya dari kelas rendah (harga paling rendah) sampai kelas tinggi (harga paling tinggi) dialokasikan masing-masing berdasarkan kapasitasnya. Harga ini ditentukan dari pusat.
Gunawan juga menambahkan, kalau mereka tetap membuka kelas paling rendah cuma ada batasannya. Kalau untuk harga tiket tersebut rata-rata sekitar Rp400 Ribu. “Untuk available sheet sampai tanggal 1 Juli tersedia sebanyak 600 lebih, dan tiket untuk sudah terpesan penuh hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dengan permintaan yang semakin meningkat, kebanyakan orang merasa harga tiket juga meningkat, padahal tidak. Harga pada dasarnya kami tetap memakai tarif normal. Jadi kelihatannya saja yang lebih mahal,” tutup Gunawan. (dep/viv)
Kamis, 09 Juni 2011
Perhatian Pemda ke Sekolah Swasta Minim
PALANGKA RAYA - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalteng Krisnayadi Toendan menilai, perhatian pemerintah daerah (pemda) setempat terhadap sekolah swasta masih sangat minim. "Perhatian pemda untuk sekolah swasta sangat minim. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya siswa sekolah swasta yang ada di kawasan setempat tidak lulus ujian nasional," kata Krisnayadi, baru-baru ini.
Menurutnya, pemda jangan hanya memperhatikan sekolah negeri, sebab sekolah swasta juga turut serta membantu dunia pendidikan di kawasan setempat. Khususnya untuk memberikan pelajaran kepada para siswa yang tidak bisa ditampung oleh sekolah negeri.
"Kami berharap Pemda tingkat kabupaten/kota dan provinsi bisa lebih membantu sekolah-sekolah swasta kecil yang ada di kawasan masing-masing. Misalnya dengan membentuk program tenaga bantu guru sertifikasi untuk mengajar di sekolah tersebut," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, program pembinaan terhadap para guru juga perlu. Sebab sangat jarang guru sekolah swasta mendapatkan pelatihan dari Pemda setempat.
"Program lain yang kami rasa perlu juga, Pemda seharusnya memberikan bantuan soal ujian percobaan untuk sekolah swasta sebelum menghadapi UN (Ujian Nasional, Red)," ungkapnya.
Pihaknya yakin, apabila program untuk memberikan perhatian kepada sekolah swasta tersebut bisa dilaksanakan, maka tingkat kelulusan UN di kawasan setempat akan lebih baik dari sekarang. Sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan dunia pendidikan akan tercapai.
Sementara itu, pihaknya juga mengajak kepada Pemda masing-masing kabupaten/kota setempat untuk bekerjasama untuk membentuk program terkait peningkatan mutu pendidikan di wilayah itu. Pihaknya siap memaparkan program-program yang sudah disusun oleh LPMP saat ini dan diharapkan pemda juga bisa membantu untuk pelaksanaannya agar hasil yang didapat bisa maksimal.
"Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kalteng harus dimulai dari pemimpin sekolahnya, namun para tenaga pengajar juga harus terus diberikan pelatihan dan materi untuk mengingkatkan dan mengembangkan pengetahuan para guru dalam dunia pendidikan terutama yang berada di daerah terpencil.
Hari Ini, Sasaran Kebersihan di Pasar Kahayan
Camat dan Lurah Diminta Proaktif Ajak Warganya
PALANGKA RAYA – Seperti kegiatan rutin yang dilakukan setiap dua minggu sekali, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kali ini mengadakan gerakan kebersihan yang berlokasi di Pasar Kahayan. “Besok (hari ini, Red) kita menyelenggarakan kegiatan gotong royong di lokasi Pasar Kahayan. Kegiatan meliputi senam, membersihkan sampah serta drainase yang ada. Gerakan kali ini tidak seperti biasa, karena menyambut dan menyemarakkan HUT Kota Palangka Raya,” kata Kabid Pelestarian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palangka Raya Emi Ambriyani ketika ditemui wartawan, Kamis (9/6).
Terlepas dari itu, BLH Kota Palangka Raya selaku koordinator kegiatan ini juga selalu melakukan kerjasama dengan Dinas Pasar dan Kebersihan(Dispankeb). Salah satunya yakni melalui himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan melalui media masa.
Membenarkan pernyataan tersebut, Kepala Dispankeb Kota Palangka Raya Manuel Notanubun juga menegaskan agar masyarakat ikut terlibat. “Jangan hanya jadi penonton, tetapi mari sama-sama ikut berpartisipasi,” ujarnya melalui via telepon.
Lebih lanjut dikatakannya, sejauh ini beberapa pihak sangat menyangkan partisipasi warga yang masih sangat minim. Lanjutnya, tidak hanya terfokus pada hari jumat saja, tetapi setiap saat warga bisa memperhatikan lingkungannya.
Ia menambahkan, kegiatan gerakan kebersihan ini antara lain meliputi membersihkan saluran drainase, tong sampah, dan penyebab kekotoran lainnya. Meskipun Pemko memiliki program Jumat Bersih, tetapi warga bisa melakukan setiap saat berembuk bersama lingkungan sekitar membuat gerakan yang sama.
Desain Bangunan Walet Menarik dan Elegan
PALANGKA RAYA – Guna mewujudkan Kota Palangka Raya yang terencana dan tertata, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng membahas secara khusus siteplan Kota Cantik. Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia SSos MSi didampingi Sekretaris Daerahnya Ir Sanijan Tombak CES mengatakan, perencanaan perlu dimatangkan sebelum dilaksanakan.
Dalam rapat yang dilangsungkan bersama utusan Pemprov Kalteng tersebut, Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pertamanan Adirama Bahan memaparkan secara gamblang perencanaan pembangunan Kota Cantik. Dalam siteplannya, Adirama menyampaikan lokasi-lokasi rencana penataan serta bangunan baru yang mengusung tema green city.
“Kita akan tetap mempertahankan hutan sebagai icon kota. Bukan menanam kembali, tetapi mempertahankan hutan serta tanaman yang ada sebagai produk kebanggaan Kota Palangka Raya,” ungkap Adirama.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rencana Pemko Palangka Raya menata lokasi flamboyant. Selain itu, berkenaan maraknya pembangunan walet, pemerintah juga menyiapkan desain yang menarik dan elegan.
“Sebelum penetapan perda bersama dewan nanti, kita juga menyiapkan desain bangunan wallet yang mewah. Sekilas tidak tampak seperti bangunan wallet, melainkan bangunan yang menarik untuk dinikmati siapa saja,” ucapnya dengan optimis. Sebab itu, pihaknya bersama-sama akan mengawal jalannya penetapan perda tersebut dengan seksama dan fokus.
Rabu, 08 Juni 2011
Demang Perlu Kantongi Sertifikat Mediator
PALANGKA RAYA – Guna mengatasi sejumlah persoalan serta sengketa yang terjadi di Kota Palangka Raya, tidak harus selalu sampai meja persidangan, tapi bisa mengdepankan mediator melalui para demang.
Untuk itulah, menurut Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia SSos MSi, pihaknya ke depan, akan mengikutsertakan para demang untuk mengikuti pelatihan mediator agar bisa memperoleh sertifikat.
Menurutnya, menjadi mediator merupakan tugas mulia. Alangkah indahnya menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi melalui silahturahmi. Tanpa harus sampai ke meja pengadilan.
Dalam pelatihan itu, Pemko Palangka Raya menggandeng Insan Cendikia Institute (ICI) dan Indonesia Media Center (IMC), sebagai pakar sekaligus pemateri dalam kegiatan yang berlangsung selama 40 jam ini.
Salah satu pemateri, Ecxecutive Directur IMC RI, Humphrey R Djemat LLM FBC Arb, sependapat dengan pernyataan wali kota, demang juga perlu pelatihan khusus menangani permasalahan di daerah.
“Karena tugas mereka lebih banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mediator tugasnya memfasilitasi tidak mengambil keputusan,” katanya.
Tugas mediator sendiri, kata dia, sebagai pihak yang menjaga situasi tetap positif dan menyelesaikan persoalan secara alamiah. Berdasarkan data yang masuk ke pengadilan tidak hanya didominasi masalah hukum, tetapi 60 persen karena konflik.
Sedangkan dari ICI, Muhamad Hasanudin Toyib mengatakan, perananan mediator di tengah tergerusnya nilai komunikasi yang semakin surut ini sangat penting.
“Nilai komunikasi yang mulai tergerus yang berakar pada nilai hidup, ekonomi dan lainnya sangatlah memprihatinkan. Maka dari itu, mediator harus tampil dan perlu bekal secara khusus,” pungkasnya.
Menelusuri Kehidupan Masyarakat di Daerah Pelosok
FAHRYANTI, Palangka Raya
SUNGAI merupakan sarana yang masih sangat berperan penting menopang perekonomian, sekaligus sarana hunian bagi warga di daerah pinggiran di Kota Palangka Raya.
Untuk itulah, warga di daerah bantaran sungai seperti Kecamatan Rakumpit serta sebagian Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sebangau, tidak luput dari perhatian pemerintah.
Dengan keadaan tersebut, maka tidak heran di tengah pesatnya pembangunan Kota Palangka Raya, masih ditemukan kecamatan yang tidak terjangkau jalan darat seperti Rakumpit. Bagi kecamatan lain pun walau ada jalan darat namun tidak selalu nyaman untuk dilewati seperti sebagian wilayah Pahandut Seberang.
Salah seorang warga Kelurahan Pahandut Seberang, Anjang, ketika dibincangi Kaltengpos baru-baru ini, mengharapkan, agar warga yang tinggal di bantaran sungai bisa lebih difasilitasi. Terutama menyangkut fasilitas jalan darat dan juga perekonomian setempat yang didominasi sebagai nelayan.
“Kami mengharapkan bantuan seperti penunjang usaha sebagai nelayan dan lainnya. Selain itu pelayanan kesehatan juga bisa dimaksimalkan,” ungkapnya, Rabu (8/6).
Sementara Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia, mengatakan, pemerintah akan berusaha membuka keterisolasian ini dengan mengupayakan jalan darat bagi kawasan yang masih menempuh jalan sungai. “Namun, semuanya akan dilakukan secara perlahan dan tidak sekaligus,” katanya.
Ia menyampaikan, langkah ini guna mempermudah pemerataan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya diperkotaan tetapi juga di desa yang tergolong pinggiran juga.
Selain itu, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemko Palangka Raya, terpaksa program-program peningkatan masyarakat juga dilakukan secara bergilir.
Tahun 2011 ini, pemerintah memusatkan Program Tuntang Memangun Mahaga Lewu (PM2L) di Kelurahan Pahandut Seberang. Di antara program tersebut, yakni perbaikan titian di kelurahan ini serta sejumlah fasilitas lainnya.
Berlatar belakang permasalahan yang ada di daerah pinggiran, Pemko Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM). Dalam beberapa kesempatan Riban Satia berjanji, lebih memperhatikan daerah tersebut dan juga kawasan lainnya yang masih di pinggiran. Diantaranya yakni, Kecamatan Rakumpit serta kecamatan lainnya.
Rukumpit dan Bukit Batu Prioritas
PALANGKA RAYA – Pemko Palangka Raya terus menggenjot pembangunan di sektor perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya itu, melalui pengadaan bibit bagi kelompok tani.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya, Ir Januminro MSi mengatakan, pengadaan barang dan jasa berupa bibit karet akan dilakukan pada bulan Juni ini.
Walau pun sebenarnya, kata dia, ada banyak daerah-daerah potensial di Palangka Raya untuk pembibitan maupun pengembangan perkebunan karet. Namun saat ini, pihaknya sedang mengupayakan agar kedua daerah tersebut bisa menjadi daerah percontohan.
Januminro mengharapkan, agar melalui penyebaran bibit ini, perkebunan di di Kota Palangka Raya semakin berkembang. Selain itu setiap kelompok tani juga mampu mandiri jika sidah menuai hasil.
“Setiap upaya penyebaran bibit yang kami lakukan, pasti akan berkembang jika ada keinginan dari masyarakat sendiri untuk menjaga serta mengupayakan usaha tani ini,” pungkasnya.
Selasa, 07 Juni 2011
Bupati Janji Perhatikan Insentif Dokter
KUALA KURUN - Keengganan sejumlah tenaga dokter, khususnya dokter spesialis bertugas di kabupaten Gunung Mas (Gumas), disadari betul oleh Bupati Gumas Hambit Bintih. Salah satu faktor yang menyebabkan keengganan tenaga dokter bertugas di Gumas kurang maksimalnya insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah. Di samping itu fasilitas seperti rumah dinas dan mobil operasional khusus bagi dokter juga belum memadai.
“Kami akan memperhatikan lebih jauh terkait dengan pemberian insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah yang terpencil. Mengingat tanggungjawab dan beban tugas yang diemban mereka dalam melayani masyarakat tidak lah ringan,” ucap bupati, kepada sejumlah wartawan baru-baru ini di Kuala Kurun.
Dia mengatakan, selam ini pemerintah daerah telah menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, terutama tenaga guru dan tenaga medis yang bertugas di desa terpencil melalui tunjangan terpencil dan sangat terpencil.
Namun ucapnya, penambahan insentif yang direncanakan diharapkan akan memacu semangat tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. “Sehingga semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di desa-desa terpencil masih belum maksimal,” ucapnya.
Dia mengaku, penambahan insentif tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memacu semangat kerja tenaga medis yang bertugas di desa-desa terpencil. “Dengan demikian diharapkan, mereka akan betah untuk bertugas di daerah pedalaman,” harap Hambit.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gumas, Waja J Dulin mengungkapkan, tenaga kesehatan tertentu (dokter) di Gumas masih tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar, karena jumlahnya sangat sedikit.
Namun, ucapnya, secara kuantitas tenaga kesehatan sudah cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah tenaga analis, asisten apoteker dan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas pada saat ini hampir tidak ada.
Waja mengaku, Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kesehatan yang bertugas pada unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gumas saat ini, totalnya berjumlah 408 orang, terdiri dari dokter 18 orang, perawat 104, perawat gigi 8, bidan 102, kesehatan masyarakat 8, sanitasi 7, gizi 15, analis kesehatan 0 dan non kesehatan 62 orang.
Wabup Soroti Keberadaan RPH
PULANG PISAU - Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau, H Edy Pratowo MM meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Pulang Pisau lebih fokus terhadap program dan kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Edy mengaku, dari informasi yang diterimanya ada beberapa bangunan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
Edy mengaku, tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala belum difungsikannya bangunan RPH. Dia menginginkan, bangunan RPU yang sudah ada itu bisa berjalan dan difungsikan sebagaimana mestinya. “Jika memang, fasilitas yang dimiliki di bangunan tersebut masih kurang maka harus dilengkapi kembali, sehingga keberadaan bangunan bisa difungsikan” kata mantan ketua DPRD Pulang Pisau itu.
Dikatakannya melihat dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau, selain hasil sentra produksi beras yang cukup besar, hasil dari peternakan juga cukup besar untuk memasok kebutuhan di luar daerah. Dengan potensi ini, kata dia, paling tidak dapat dioptimalkan.
“Yang terpenting dengan adanya bangunan tersebut dapat menjadi pemasukan yang didapat menjadi pendapatan asli daerah. Setiap peluang yang ada harusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD,” papar Edy Pratowo.
Jembatan Bereng Tinggal Penyempurnaan
PULANG PISAU - Pengerjaan jembatan rangka baja yang menghubungkan Pulang Pisau-Bereng-Gohong tinggal memasuki tahap penyempurnaan. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Erlin Hardi ST mengungkapkan penyelesaian jembatan rangka baja itu menjadi prioritas karena keberadaannya sangat membantu masyarakat.
Menurutnya penurunan oprit sudah dinilai minimal, dan untuk sementara saat ini jembatan sudah bisa mampu dilewati kendaraan berbobot berat meski masih dalam tahap ujicoba.
Dia mengaku, untuk penyelesaian jembatan rangka baja itu masih dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp2 Milyar. Anggaran tersebut selain digunakan untuk menyelesaikan jembatan, tetapi juga untuk peningkatan jalan yang menghubungkan dengan jembatan juga akan diselesaikan.
“Pekerjaan tersebut satu paket kita alokasikan anggarannya. Kami berupaya untuk terus meningkatkan jalan dan jembatan rangka baja itu dengan harapan saat hari jadi Kabupaten Pulang Pisau jembatan rangka baja bisa diresmikan,” terang Erlin.
Hingga dari awal dibangun, terang dia, jembatan rangka baja ini sudah menelan Rp14 Milyar. Dengan dialokasikannya anggaran untuk penyelesaian penanganan oprit dan peningkatan jalan di tahun 2011 ini, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp16 Milyar. Terlambatnya penyelesaian jembatan rangka baja itu sebelumnya terbentur terjadinya penurunan oprit karena lapisan tanah yang labil.
Dewan Dukung Diknas Evaluasi SMAN-1
KUALA KURUN - Rencana Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengevaluasi sistim pendidikan di SMAN-1 Kuala Kurun, mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gumas. Evaluasi yang akan dilakukan Disdiknas, menyusul anjloknya hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) di sekolah itu beberapa waktu lalu.
“Adanya itikad baik dari Kadisdiknas Gumas dalam menanggapi pernyataan kedua anggota dewan sebelumnya yang meminta kepada Disdiknas agar mengevaluasi manajemen sekolah, saya juga sangat mendukung,” tukas Andar Ardi ketika dibincangi Kalteng Pos di ruang kerjanya, Selasa (31/5).
Menurut Andar, evaluasi itu sangat penting dan mendesak dilakukan, agar apa yang menjadi masalah di sekolah tersebut dapat diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil solusi untuk mengatasi masalah itu.
“Kami dari DPRD Kabupaten Gumas sangat mendukung dan juga mendesak agar evaluasi itu segera dilakukan. Sehingga dapat diketahui dengan segara masalah apa yang dihadapi oleh sekolah dan apa jalan keluarnya,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Dia mengaku, jika memperhatikan penjelasan dari pihak sekolah kepada Disdiknas Kabupaten Gumas, sangat mustahil apabila pihak sekolah mengatakan sarana dan prasarana sekolah, seperti buku pelajaran dan alat pratikum sekolah kurang memadai.
“Mengingat sekolah tersebut mendapat bantuan dari pemerintah pusat hampir Rp 1 miliar dalam kurun waktu 2010-2011,” ungkapnya. Tentu, lanjutnya, satu kerugian bagi pemerintah yang tadinya memberi bantuan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi faktanya tidak demikian dengan hasil UN yang anjlok tahun ini.
Andar menambahkan, jika melihat hasil kelulusan tahun ini di sekolah tersebut, sangat mengecewakan berbagai pihak, apalagi sekolah tersebut mendapat bantuan yang jumlahnya tidak sedikit, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, namun tidak sesuai harapan.
“Barangkali yang bertanya-tanya dengan pihak sekolah tidak hanya datang dari anggota dewan, tetapi pertanyaan juga datang dari masyarakat kok bisa hasil UN anjlok, sementara dana yang dikucurkan pemerintah pusat sangat besar untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini yang perlu dijelaskan oleh pihak sekolah,” tandasnya.
Komputer di SMPN-1 Sepang Simin Mangkrak
KUALA KURUN – Tidak kurang dari 18 unit komputer di ruang laboratorium bahasa Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sepang Simin, Kecamatan Sepang Kabupaten Gumas mangkrak karena belum difungsikan sebagaimana mestinya. Keberadaan komputer belasan komputer di sekolah itu sudah cukup lama.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gumas, Bambang Harapan mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi II ke sekolah tersebut pada 26 Mei lalu, pihaknya menemukan 18 unit komputer yang hingga sekarang belum difungsikan oleh pihak sekolah.
Bambang didampingi dua rekannya satu komisi, Reliana dan Murni mengungkapkan, jika belasan unit komputer tersebut tidak dioperasikan secara rutin tanpa pemeliharaan maka bisa mengalami kerusakkan. Sehingga proyek yang menelan anggaran daerah ratusan juta terbuang sia-sia.
“Mestinya setiap proyek pengadaan barang harus direncanakan dengan matang terlebih dulu. Seperti komputer ini, harus dipikirkan juga bagaimana dengan listriknya, tenaga teknis dan pendukung lainnya. Dengan demikian proyek tidak sia-sia manfaatnya,” saran Bambang kepada pihak terkait.
Terkait kapasitas listrik yang terpasang belum memadai dan tenaga teknis yang belum tersedia, bambang berharap kepada Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Kabupaten Gumas agar segera menganggarkan dana penambahan daya di Ruang Laboratorium Bahasa tersebut.
“Yang juga tak kalah pentingnya, bagaimana agar Disdiknas juga menganggarkan dana untuk mengangkat tenaga honorer atau dana guna melatih para tenaga pendidik yang bertanggung jawab dengan bidang studi tersebut,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mendapat laporan dari pihak sekolah setempat, bahwa ruang kepala sekolah juga perlu direhab di bagian lantai yang kondisinya sudah tidak layak lagi.
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
KUALA KURUN - Bupati Gunung Mas (Gumas) Hambit Bintih mengungkapkan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskedes mempunyai tugas yang cukup berat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena dari 14 kabupaten/kota yang ada di Gumas di sektor tersebut kabupaten Gumas menduduki urutan ke 13 terjelek se Kalimantan Tengah.
Menurut bupati, dengan manajemen Puskesmas yang baik disertai penyediaan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah untuk pelayanan operasional Puskesmas dan jaringannya, diharapkan kinerja semakin baik.
“Begitu juga pemerintah pusat telah memberikan dukungan bantuan operasional kesehatan sebagai suatu terobosan dalam mencapai target SPM bidang kesehatan melalui kegiatan promotif dan preventif, serta pencapaian MDGs,” papar Hambit.
Lebih dia mengatakan, adanya berbagai sumber dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan terjadi sinergisitas. Selain itu kedisiplinan, kekompakan, keperdulian serta ketulusan sebagai tim sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan kinerja yang baik bagi puskesmas dan jaringanya.
“Untuk mencapai percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gumas sangatlah mustahil dilakukan oleh Dinas Kesehatan tanpa dukungan dan kerjasama lintas sektor, mengingat keterkaitan masalah kesehatan yang begitu kompleks,” tukas bupati.
Oleh karena itu, ucap bupati, bersamaan dengan rapat konsultasi teknis Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanya, dirinya mengajak dinas, badan, kantor unit satuan kerja, PKK, GOW, KNPI, Camat dan RSUD Kuala Kurun untuk bersinergis mempercepat pencapaian pembangunan kesehatan.
“Satu catatan penting bagi kita semua, bahwa indikator keberhasilan pembangunan adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dengan tiga dimensi, yakni usia harapan hidup terkait dengan kesehatan, pendidikan dan kelayakan standar hidup terkait dengan ekonomi,” tandas bupati.
Selasa, 31 Mei 2011
Pasar Rakyat Tidak Boleh Ganggu Ketertiban Pedagang Diminta Utamakan Kebersihan
PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan (Dispankeb) Kota Palangka Raya, Manuel Notanubun, mengimbau, agar keberadaan pasar rakyat jangan sampai menggangu ketertiban.
“Keberadaan pasar rakyat tidak boleh menggangu pengguna jalan, pemilik toko, dan kegiatan lain di sekitarnya. Kami (Dispankeb,Red) hanya mengatur agar kegiatan berjalan lancar dan tertib,” katanya saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya, Senin (31/5).
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Palangka Raya ini, menyatakan, pihaknya hingga sekarang belum pernah melakukan pemungutan apapun terhadap para pedagang pasar rakyat.
“Kami hanya mengakomodir keinginan pedagang mendirikan pasar rakyat. Tetapi, tidak pernah kami melakukan pemungutan apapun yang penting pedagang wajib memelihara kebersihan,”katanya.
Menyinggung Jumat bersih, di menyebutkan, kegiatan itu program tim adipura. Untuk itulah dia meminta kepada RT/RW untuk mengajak warganya masing-masing melaksanakan kegiatan gotong royong.
“Tujuan utamanya adalah agar menggugah kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan hal ini akan terus digalakan sampai warga benar-benar sadar arti penting hidup bersih dan sehat,”katanya
Menurutnya, kesadaran untuk hidup bersih dan sehat harus datang dari dalam diri seseorang sehingga kebersihan kota ini dapat terjaga, tidak hanya saat meraih piala Adipura saja.
Link Terkait
